Beranda blog

KPK Diperkuat Atau Diperlemah?

Oleh : Direktur LKHAI Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H.

Akhir-akhir ini media masa hingga aksi masa terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Persoalan yang diangkat dari media masa dan masa aksi yakni permasalahan RUU KPK yang disinyalir kuat akan digunakan untuk memperlemah KPK dalam menangani pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tetapi jika dilihat lebih jauh, yang menarik dari masa aksi tersebut tidak semua masa aksi menolak RUU KPK tetapi juga ada yang beranggapan bahwa dengan disahkannya RUU KPK akan memperkuat KPK itu sendiri.

Hal ini menarik dibicarakan karena ketika dua kubu tersebut menyerukan suatu yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yakni memperkuat KPK.

Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) yang merupakan Sayap dari Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN Indonesia) angkat bicara mengenai RUU KPK dan Pengunduran diri 3 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode 2015 – 2019 dengan menyerahkan tanggung jawab Pengelolaan KPK kepada Presiden merupakan tindakan yang gegabah dan akan membawa stigma negatif bagi Lembaga itu sendiri serta sangat disayangkan oleh banyak Pihak.

Alasan Penyerahan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden adalah karena Presiden adalah Panglima Pemberantasan Korupsi merupakan alasan yang kurang berkesan dan tidak mendidik kepada Generasi kita Bahwa Seorang Ksatria itu harus berani menghadapi resiko apapun, ujar Wakil Direktur LKHAI R. Dedy Darmawan, S.H.

Ketika Pimpinan KPK melakukan “penyerahan mandat” kepada Presiden sungguh ini adalah ‘pelecehan’ kepada presiden, karena tidak ada penegasan dalam UU KPK tentang penyerahan mandat dan tanggung jawab, presiden justru akan bersalah secara konstitusi jika sampai menerima “penyerahan mandat” tersebut.

KPK sepertinya keblinger sendiri, ingat KPK adalah sama kedudukannya dengan Jaksa dan Polri, mereka adalah “sekedar” pelaksana undang-undang, bukan superbody. Tambahan pernyataan dari Direktur LKHAI Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H.

Wakil Direktur LKHAI menambahkan seharusnya 3 Pimpinan KPK tidak perlu mengundurkan diri karena Kinerja beliau-beliau sangat luar biasa dan kami sangat mengapresiasi kinerja KPK hingga saat ini dan seharusnya saat masa Jabatan berakhir, KPK bisa menyerahkan Pertanggungjawaban kinerja yang sangat luar biasa secara Publik.

Menyinggung RUU tentang adanya Dewan Pengawas KPK menurut Wakil Direktur LKHAI memang perlu ada untuk melakukan Pengawasan atas suatu Kinerja termasuk juga izin melakukan Penyadapan, karena Penyadapan bisa dijadikan alat bukti.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia Abdul Gofur, S.H., M.H. bahwa KPK harus Legowo dengan adanya RUU yang baru. Hal ini bukan untuk mengkebiri melainkan untuk lebih Profesional. Tidak ada orang yang kebal hukum tetapi dalam Undang-undang orang di lindungi oleh Hak Azasi Manusia, ujarnya.

Terlepas dari pro dan kontra di atas, timbul pertanyaan perlukah lembaga pengawas KPK?, jika perlu seperti apa wujud lembaganya, bertanggung jawab kepada siapa dan figur seperti apa yang cukup mumpuni untuk duduk disana.
Sebelum menjawab pertanyaan diatas, pernahkah merasa bahwa tindakan untuk penegakan hukum seperti penyadapan, pemeriksaan sampai penahanan yang dilakukan oleh KPK sudah offside?.

Direktur LKHAI memberikan keterangan bahwa segala hal dia sadap dan dia “umbar” ke publik sampai masalah privasi si tersangka yang seharusnya bukan bagian dari materi penyidikan, kemudian status seorang tersangka yang “digantung” sedemikian lamanya (baca kasus sdr. RJ. Lino dan eks Dirut Garuda) tanpa kepastian hukum kapan akan disidangkan perkaranya.

Belum lagi status pemeriksaan seorang saksi yang tidak diperkenankan didampingi penasehat hukumnya (padahal ini bagian dari strategi pemeriksaan mereka), sehingga saat dinaikan statusnya sebagai tersangka, ia hanya ditanya: “apakah keterangan sdr tersangka tetap sama saat diperiksa sbg saksi?” – jika demikian dimana momen kita memberikan bantuan hukum pada klien saat diperiksa sebagai tersangka.

“Ultra Vires Rules, yah inilah doktrin yang kita kenal dalam hukum perseroan terbatas, penulis hanya mencoba membandingkannya dengan tindakan offside-nya KPK dalam pelaksanaan penegakan hukum” Ujar Direktur LKHAI.

Doktrin diatas memiliki arti melebihi kekuasaan atau kewenangan yang diizinkan oleh hukum, jika hal itu terjadi maka seorang direktur perseroan terbatas harus bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadinya. Lantas bagaimana dengan KPK, siapa yang akan menyatakan dirinya telah offside jika dirinya merasa superbody, ironis bukan…?. Presiden saja diawasi oleh BPK dan DPR, kan ironis jika KPK tidak ada pengawasannya bukan ?

Lantas apakah kita butuh lembaga yang mengawasi KPK, jawabnya: ya, mutlak kita butuhkan itu. Terlepas seperti apa bentuknya nanti yang penting lembaga ini harus bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan bagaimana bentuk-bentuk sanksinya tentu itu akan menjadi bagian dari concern berikutnya.

Selanjutnya sosok seperti apa yang memenuhi syarat sebagai dewan pengawas KPK, disini ketika dimintai keterangan Direktur, Wakil Direktur sepakat menyatakan bahwa dewan pengawas harus seseorang yang punya integritas tinggi, kredibel, tidak menjadi bagian dari partai politik tertentu dan terakhir tegas. Karena  pengawasan dibutuhkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Bapak Antasari memiliki Track record yang baik sebagai salah satu dewan pengawas KPK, beliau adalah Mantan Ketua KPK, Beliau pernah di BPHN Departemen Kehakiman, Jaksa Fungsional diKejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan dan Kejaksaan Tanjung Pinang, Kasi Penyidikan Korupsi Kejaksaan Tinggi lampung, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan negeri Jakarta Barat, Kasubdit Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung.

Bapak Antasari Azhar adalah sosok tepat yang mewakili kriteria di atas sebagai salah satu Dewan Pengawas KPK. Pungkas Hartadi ketika dimintai pendapat.

LPKAN Indonesia Menilai Mundurnya Tiga Pimpinan KPK Terkesan Tidak Profesional

Surabaya, iPers.com – Ketua Umum Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, R. Mohammad Ali, menanggapi sikap ketiga Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2015 – 2019 yang mungundurkan diri, menyerahkan mandat dan tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo adalah bentuk kekecewaan yang sangat disayangkan oleh banyak pihak.

Tiga Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Ketua Agus Rahardjo bersama Wakil Ketua Saut Situmorang dan La Ode menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Saut Situmorang telah mengumumkan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK kepada Publik merupakan langkah yang kurang mendidik, dan memberikan stigma negatif bagi Lembaga yang dipimpinnya dalam mengakhiri masa jabatan.

“Sangat disayangkan, ketiga Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mundur, padahal masih ada waktu 3 bulan ke depan. Sikap Pimpinan KPK yang menyatakan mundur, itu berarti secara otomatis membuat fungsi komisioner tidak berjalan sebagaimana mestinya, seharusnya KPK menahan diri agar bisa mengambil keputusan luar biasa sebagai penutup kinerja”, ujar Mohammad Ali.

Mohammad Ali menambahkan pro-kontra dalam negara demokrasi, itu adalah hal yang lumrah, sebagai bukti jika demokrasi berjalan sehat. Tak perlu kecewa atas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, seharusnya duduk bareng KPK dan DPR RI untuk mencari solusi, jangan terkesan tidak profesional, dan kekanak- kanakan.

Senada dengan Mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang juga Ketua Dewan Pembina LPKAN Indonesia menyesalkan sikap pimpinan lembaga anti rasuah yang mengembalikan mandat dan tanggungjawab ke Presiden Jokowi menyusul kisruh Revisi Undang-Undang KPK yang disetujui DPR dan pemerintah. Harusnya tiga pimpinan KPK tetap bertanggung jawab dan menjaga KPK secara kelembagaan dan personil sampai dengan akhir masa jabatannya.

“KPK ini sekarang sudah berusia 17 tahun seharusnya lebih dewasa. Saya pribadi sangat menyesalkan sikap Ketua KPK sekarang, kenapa menyerahkan KPK ke Pak Jokowi, saya menilai keputusan tersebut sebagai sikap yang kurang tepat, tidak dewasa dan tidak gentleman”, ujar Antasari.

Terkait revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, Antasari mendukung langkah tersebut. Apalagi sudah menjadi keputusan presiden. Revisi tersebut diyakini akan lebih memperkuat KPK dalam menangani kasus korupsi.

“Ini sudah keputusan presiden kok, presiden setuju revisi, jangan disalah artikan niatan Jokowi menyetujui revisi UU KPK sebagai upaya melemahkan lembaga antirasuah. Saya melihat revisi itu akan menjadikan KPK menjadi lebih kuat,” ujarnya lagi.

Mengenai poin penyadapan, menurut Antasari hal tersebut memang diperlukan, namun tetap harus diawasi oleh dewan pengawas. Sehingga tidak perlu melibatkan pihak eksternal.

“Penyadapan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Itu hanya bisa dilakukan setelah ada surat perintah penyelidikan. Ini biasa dilakukan semasa saya menjabat ketua KPK,” tegasnya.

Antasari menambahkan, para komisioner seharusnya tidak mengambil langkah mundur. Apalagi saat ini lembaga antirasuah itu tengah dikritik banyak pihak.

”Kondisi KPK seperti ini malah ada masalah internal. Harusnya pimpinannya menjaga, bukannya malah mundur dan menyerahkan ke presiden. Ini tindakan cengeng, tidak dewasa,” ucapnya.

Dengan situasi semacam ini, kata Antasari, seharusnya pimpinan KPK bertahan dengan menjaga lembaga dan menjaga sumber daya manusia di dalamnya.

”Apapun gangguannya mereka harus tetap bertahan memberantas korupsi”, tandas Antasari.

Abdul Rasyid, S.Ag. Sekretaris Jenderal LPKAN Indonesia, dalam keterangan persnya, juga menyampaikan, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum demi terwujudnya rasa keadilan tanpa terkecuali bagi siapapun mereka baik kaum elit mapun kaum alit harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“KPK adalah sebuah lembaga negara yang independen, didalamnya juga manusia biasa, yang harus diawasi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, dan tindakan yang tidak sesuai dengan proses, prosedur, dan mekanisme hukum yang berlaku”, ujar Rasyid.

Abdul Rasyid, menambahkan kepada awak media, “KPK sudah berapa kali kalah dalam sidang praperadilan..?”

“KPK ketika dikritik yang konstruktif dan solutif jangan disalah artikan “Pelemahan KPK” apalagi memberikan stigma kepada publik yang sangat ekstrim dengan narasi yang sensitif dan sensasional “pembubaran KPK”, bukankah KPK bersifat ad hoc yang sewaktu-waktu dapat dibubarkan berdasarkan UU ?, tegas Rasyid

“Semua Lembaga Negara baik Ekeskutif, Legislatif, maupun Yudikatif butuh pengawasan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Semua Lembaga Negara butuh keseimbangan, agar rasa Keadilan dapat terwujudkan”, pungkasnya.

Eksistensi LPKAN Indonesia Wujudkan Clean and Good Governance di NKRI dalam Pengawasan Kinerja Apartur Negara

Jakarta, iPers.com – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia, berdiri pada tanggal 30 Januari 2018, dan sudah diakui keabsahan pendiriannya oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjend AHU) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Dilihat dari sisi berdirinya, LPKAN seperti “anak balita” yang baru berumur satu tahun delapan bulan, namun dari sisi eksistensi, kiprah, dan kinerjanya, LPKAN tidak dapat dipandang sebelah mata oleh institusi baik pemerintahan, lembaga tinggi negara maupun institusi dan lembaga non pemerintahan dalam kinerja bidang pengawasan.

H. R. Mohammad Ali, yang akrab disapa Bang Ali menjelaskan bahwa LPKAN Indonesia tetap memberikan sumbangsih pemikiran yang konkrit dan komprehensif terhadap tata kelola dan pelayanan pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan terbebas dari praktik-praktik korupsi.

“LPKAN Indonesia siap sedia memberikan solusi yang konstruktif terhadap tumpang tindihnya perundang-undangan dan peraturan dalam pelaksanaan tugas serta kewenangan yang diamanatkan kepada institusi pemerintahan, agar tidak terjadi praktik tidak terpuji, maladministrasi dan malpelaksanaan tupoksi, yang berdampak pada tindak pidana korupsi”, ujarnya.

Bang Ali menambahkan LPKAN Indonesia hadir sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat untuk melaksanakan pengawasan aparatur negara demi terwujudnya “clean and good governance” secara efektif, efisien, dan akuntabel merupakan tanggunjawab kita bersama sesama sebagai anak bangsa, dan sebagai bentuk mencintai NKRI, dan Pancasila sebagai ideologi Negara”, ungkapnya.

Bentuk kepedulian LPKAN Indonesia terhadap pengawasan kinerja aparatur negara, Bang Ali lebih jauh menjelaskan, bahwa LPKAN Indonesia turut berpartisipasi dengan menghadiri undangan dari Badan Keahlian DPR RI dalam rangka diskusi pakar yang bertujuan membahas tentang penyusunan rancangan Undang Undang tentang perubahan Undang Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, pihaknya sangat menyambut baik.

“Ombudsman harus memperkuat fungsi pengawasan yang efektif dan bebas intervensi. Percuma jika rakyat melaporkan
terjadinya maladministrasi kalau ombudsman gampang di intervensi sama
dengan pepesan kosong”, ujar Bang Ali yang didampingi, Sekjend, LPKAN Indonedia Abdul Rasyid, S.Ag., Ketua OKK LPKAN Indonesia, Sugiharto, SE., M.Si., dan Direktur LKHAI, Hartadi Hendra Lesmana, SH., MH.

Perlu diketahui LPKAN Indonesia memiliki dua Badan Otonom, yakni, Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) yang fokus program kerjanya melakukan kajian strategis tentang penegakan supremasi hukum, memberikan penyuluhan, pencerahan, dan pendampingan kepada masyarakat agar rasa keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku tanpa adanya manipulasi dan diskriminasi.

Lembaga Pengawasan Generasi Anti Narkoba (LPGAN) yang fokus program kerjanya melakukan pengawasan, pencegahan, penyuluhan, dan pendampingan kepada masyarakat dan generasi muda tentang bahaya penggunaan dan penyalahgunaan Narkoba yang dapat merusak mental dan moral bangsa.

“LPKAN Indonesia bersama dua Badan Otonom tersebut dalam melakukan Pengawasan Kinerja Aparatur Negara bersifat kritis, analisis, konstruktif, dan solutif, ucap Abdul Rasyid, SAg., Sekjend DPP LPKAN Indonesia.

Rasyid, juga memaparkan secara jelas dan detail tentang kinerja yang telah dilakukan oleh LPKAN sebagai wujud eksistensi dan apresiasi positif sebagai mitra kerja lembaga pemerintahan dan non pemerintahan.

“LPKAN Indonesia berpartisipasi dalam memberikan pemikiran dan kajian oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Tata Kelola Pemerintahan, terkait dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang dihadiri oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPK RI, Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PAN RB, Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, Komisi ASN, Direktur Peraturan Perundang-undangan, Kedeputian Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara, Ketua Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, serta Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan kepegawaian Perangkat Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri”, tandasnya.

Sugiharto, SE., M.Si, Ketua OKK LPKAN Indonesia menambahkan bahwa LPKAN Indonesia turut menyampaikan secara resmi dan berdialog dengan KPU RI tentang Pemilu Presiden 2019 Luber dan Demokratis, tanpa manipulasi, diskriminasi, terbebas dari politik uang, tidak menggunakan isu-isu SARA dan Ujaran Kebencian, pungkasnya.(*)

Ko’-pi Ma-Na Karya Komposer Jamal Gentayangan Tak Sekedar Mencari Kopi

Solo, iPers.com – Post Fest mampir di Pendopo Balai Kota Solo belum lama ini, dengan menampilkan berbagai pertujukan seni, salah satu pertunjukan musik dan tari karya komposer Jamal Gentayangan dengan Judul “Ko’-pi Ma-Na???”.

Jamal Gentayangan tampil bersama para pekerja seni dan kelompok seni asal Pulau Komodo.

“Kami membawa peracik kopi. Dia akan meracik kopi langsung. Nanti penonton bisa ikut menikmati kopi Manggarai khas Nusa Tenggara Timur,” terangnya.

Perlu diketahui, Post Festival merupakan gerakan yang digagas oleh seniman Sardono W. Kusumo, diselenggarakan oleh Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dengan tujuan untuk memberikan gagasan baru tentang sebuah festival yang didasari oleh riset, training, dan eksperimentasi yang dimentori oleh pakar-pakar seni dengan mengedepankan kekuatan tiga pilar utama, yaitu para seniman individu, institusi, serta komunitas kreatif.

“Ko’-pi Ma-Na, bukan sekedar kopi yang dicari untuk diminum, tapi sebuah sapaan masyarakat Manggarai Barat NTT, yang artinya mau kemana”, ungkap Jamal.

Adapun alur cerita tentang Ko’-pi Ma-na, dijelaskan oleh Jamal Gentayangan bahwa cerita ini berawal dari Inspirasi tentang keberadaan sebuah Kebudayaan Kuno, karya ini terinspirasi dari Gerak Ndundundake dan gerak Caci serta Teriakan- teriakan Khas Manggarai Barat dalam bahasa Kuno.

“Begitupula Kain Songke Managgarai Barat memberi Arti dan Gambaran tentang Kehidupan Masyarakat Manggarai terhadap kehidupan dan Harapan yg besar ini tergambar dalam motif Bintang, Mata Manuk, Jok, Ranggong, Entela, Wela Runu’, Welang Kaweng dan Sui” jelas Jamal.

Ko’ – pi Mana ???? “Sebuah sapaan dalam kesunyian, aku rindu cahaya, aku menyapamu dalam mimpi, aku menemukan Tembang iLalang Liar.
Aku….. adalah Nyanyian Kecil itu”‘ ujarnya.

Dalam pertunjukan tersebut ditampilkan tari komodo, yang menggambarkan kisah sejarah hubungan manusia dengan komodo di Kampung Komodo itu. Berabad-abad yang lalu.

Selain tarian komodo juga ditampilkan tarian caci salah satu tarian adat kebanggaan masyarakat Manggarai, NTT, di mana para penarinya saling bertarung dalam pementasannya.

Sebagai salah satu seni, sah-sah saja rasanya bentuk dan cara mengekspresikannya dan dibalik cara melakukannya, pastilah ada nilai-nilai yang tertanam disetiap gerakan dan atribut yang dikenakan, dengan diiringi musik karya Komposer Jamal Gentayangan.

Teriakan Ko’-pi Ma-na dengan menggunakan bahasa Manggarai Barat NTT.

“Ko’-pi ma-na Enu… Mohas agu momang, toe moray…Lembu nai,
ata ngai nekis, dite dara weki. Enu…
Momang ge toko racap, Ho… Enu… nara we’eh, bo kali pamot, toe hemong emong ranga mo Enu…Toe rambang mata, toe bali nai Enu e…Enu… Ata ngai nekis, dite dara weki…”

Yang artinya “Mau kemana dinda, kasih dan sayang takkan sirna penyejuk jiwa,
kita masih satu dalam suratan. Dinda…
sayangku tulang rusukku, Oh dinda ku… abang kembali sudah niatku, tak mudah melupakan wajahmu dinda.Tak kan ada hati yang mendua, tak ada cinta yang terbagi. Dinda… Kita masih satu
dalam suratan”.

Adapun pendukung Ko’-pi Ma-na diantaranya, Andi Tenri Lebbi, Dina Kristiana, Ria Lisdayanti, Novia Mariana, Angelina Ayuni Praise, meiliana Chistiani, Nurdin Longgari, Hesty Nona palalangan, M.Sn, Madra Primana, M.Sn, Rotua Magdalena M.Sn, Otniel YMT, Muhammad Fokus, M.Sn, Suban Sipakatau, iLham Bucek, Afifah f. Jansit dan Smiet.

“Post Fest dimeriahkan pula oleh Dwiki Dharmawan berduet dengan musisi Smiet dari Palu. Lalu ada juga pemain saksofon asal Hong Kong, Chi Him Chik serta sejumlah komposer dan pakar seni pertunjukan”‘ pungkas Jamal.

LPKAN Indonesia Diskusi Bersama DPR RI Terkait Penyusunan Rancangan Undang Undang Tentang Ombudsman RI

Jakarta, iPers.com – Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia menghadiri undangan Badan Keahlian DPR RI dalam rangka diskusi pakar yang bertujuan membahas tentang penyusunan rancangan Undang Undang tentang perubahan Undang Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

Acara yang digelar di ruang rapat Badan Keahlian DPR RI itu dihadiri oleh Sekjen LPKAN Abdul Rasyid, S.Ag., Ketua OKK Sugiharto, SE., M.Si., Direktur LKHAI, Hartadi Hendra Lesmana, SH., MH., dengan didampingi beberapa pengurus DPP LPKAN Indonesia. Jum’at (6/09/19).

Ketua OKK LPKAN Indonesia Sugiharto, SE, M.Si, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Ombudsman selama ini hanya menjadi tempat rekomendasi tanpa memiliki kewenangan memberikan konsekuensi.

Sugiharto mencontohkan lembaga negara lain seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki produk Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hal itu sangat berpengaruh kepada image tentang keuangan yang dikelola kepala daerah.

“Dalam hal ini Ombudsman hanya sampai pada rekomendasi. Kalau seperti itu untuk apa Obudsman dibentuk kalau hanya sampai pada rekomendasi tanpa ada konsekuensi,” ujar Sugiharto.

Sugiharto kembali mencontohkan lembaga negara lain seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang juga memiliki konsekuensi ketika setelah sidang terkait persaingan usaha ada denda atau punishment kepada pihak terlapor.

“KPPU juga memiliki konsekuensi, setelah sidang ini diputuskan ada denda misalnya, ada punishment. Nah ini yang tidak ada dalam Ombudsman,” terangnya.

Namun, Sugiharto menambahkan pada tahun 2019 ada kwitansi lapor. Hal itu dirasa cukup efektif karena langsung disampaikan oleh Ombudsman kepada lembaga terkait tentang pelayanan yang dirasa kurang berjalan dengan baik.

Sugiharto juga mengatakan kedepan harus ada standart khusus yang diterapkan oleh Ombudsman untuk menerima laporan dari masyarakat.

Jadi, Ombudsman tidak sembarang menerima laporan untuk kemudian diteruskan kepada lembaga terkait, harus ada proses verifikasi laporan, sebelum laporan itu dilanjutkan ke instansi terkait.

“Artinya jangan hanya sekedar bisa melapor, tapi harus ada standart minimal pelapor itu bisa ditindaklanjuti laporannya. Ada tanda registrasi. Nah kemudian setelah ada putusan, namun rekomendasi itu tidak dilakukan maka perlu dilakukan langkah seperti misalnya Ombudsman mengawal pelapor ke Inspektorat atau instansi terkait,” tuturnya.

Abdul Rasyid, S.Ag. Sekjen LPKAN menambahkan bahwa, perlu adanya penguatan dan dukungan dari DPR RI agar Ombudsman memiliki
peranan yang lebih luas dan mendalam terutama tindak lanjut tentang rekomendasi untuk mewujudkan instansi negara yang good goverment.

“Perlu ada penguatan terhadap rekomendasi dari Ombudsman tentang
kinerja dari instansi yang diinvestigasi oleh Ombudsman, dan sangat dirasa
perlu untuk bersinergi dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan,
khususnya penegak hukum serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang
komitmen dan konsisten terhadap layanan publik”, ujar Rasyid.

Lanjut Rasyid menjelaskan,
“Jika terjadi pelanggaran atau ketidak patuhan terhadap rekomendasi dari Ombudsman, maka harus ada ketegasan sanksi, baik berupa sanksi materil
ataupaun immateril”.

Rasyid mengusulkan khususnya pelanggaran maladministrasi maka sanksi yang bisa
dijatuhkan bisa berupa teguran hingga rekomendasi untuk pembekuan instasi yang bersangkutan.

“Dalam hal pemberian sanksi maka hal ini bisa
dilakukan atau ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Namun sejauh ini sanksi
yang dijatuhkan oleh ombudsman masih tidak juga membuat jera para
pelanggar”, tegasAbdul Rasyid Sekjend LPKAN Indonesia.

Hartadi Hendra Lesmana, SH., MH. Direktur LKHAI, menjelaskan terkait bentuk pelindungan yang diberikan Ombudsman kepada pelapor.

“Pelapor dalam hal ini wajib mendapat perlindungan hukum, baik dalam
kerahasiaan pelapor serta keamanan pelapor dari ancaman. Hal ini termaktub
dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Melibatkan atase kedubes RI di masing masing negara”, ujar Hartadi.

Hartadi menambahkan, LPKAN dan LKHAI memandang ombudsman sebagai lembaga independen tapi hanya
formalitas.

“Ombudsman tidak hanya untuk pemenuhan undang undang saja, karena ombudsman hanya bersifat rekomendasi”, tambahnya.

Ditempat terpisah R. Muhammad Ali Ketua Umum LPKAN Indonesia menjelaskan, dengan adanya undangan dari Badan Keahlian DPR RI dalam rangka diskusi pakar yang bertujuan membahas tentang penyusunan rancangan Undang Undang tentang perubahan Undang Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, pihaknya sangat menyambut baik.

“Saya menyarankan agar Ombudsman harus memperkuat fungsi pengawasan yang efektif dan bebas intervensi. Percuma jika rakyat melaporkan
terjadinya maladministrasi kalau ombudsman gampang di intervensi sama
dengan pepesan kosong”, ujar Muhammad Ali.

Muhammad Ali menambahkan, “Ombudsman bukan hanya membuat mekanisme keluhan dan pengaduan untuk mendorong keterlibatan
masyarakat dalam melapor, kalau perlu melalui sistem daring, serta dapat bertanggung jawab langsung kepada
Presiden”, tutupnya. (Red)

Paguyuban PKL Surabaya Dukung Cak Didik Maju Pilwali Surabaya 2020 Melalui Jalur Independen

Surabaya, iPers.com – Jelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Surabaya tahun 2020 mendatang.

Akhmad Junaidi, S. Sos yg akrab dipanggil Cak Didik, sudah jauh – jauh hari mempersiapkan syarat dukungan untuk maju pilwali Kota Surabaya melalui jalur independen.

“Saya maju Pilwali Kota Surabaya melalui jalur independen, sudah saya siapkan segala syarat dan sekarang saya menyusun dukungan. Insya Allah Tim saya sudah mulai mempersiapkan foto KTP sebanyak 6,5 % hingga 7 % sebagai salah satu syarat dukungan”, ujar Cak Didik Jum’at (28/6/2019).

Meski Pilwali Kota Surabaya baru akan digelar tahun 2020 mendatang, namun persaingan merebutkan kursi Walikota Surabaya sudah mulai jelas. Beberapa nama calon akhir-akhir ini terus bermunculan, termasuk Cak Didik mulai menampakkan diri

Selain Cak Didik yang memberanikan diri maju dari jalur Independen, nampak juga beberapa calon dari jalur partai yakni Gus Hans dan Dhimas, kandidat berikutnya yakni Fandi Utomo. Mantan politikus Partai Demokrat yang kini berlabuh di PKB, dinilai memiliki dukungan dari simpatisan Parpol yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut.

Berikutnya ada Azrul Ananda (profesional muda), Whisnu Sakti Buana (wakil wali kota Surabaya), Eri Cahyadi (kepala Bappeko Pemkot Surabaya) serta Arif Afandi (mantan wakil wali kota Surabaya).

“Saya nggak takut bersaing dengan siapapun, walaupun mereka dari jalur partai, saya optimis mendapat dukungan dari kaum millenial, termasuk paguyuban pedagang kaki lima, para pengamen jalanan yang sering disakiti oleh razia Satpol PP Kota Surabaya, tanpa ada solusi yang tepat diberikan kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan pengamen jalanan, saya pikir dukungan dari mereka adalah dukungan yang tepat bagi saya untuk maju Pilwali Kota Surabaya melalui jalur Independen”, ungkap Cak Didik.

Apakah dia akan terpilih menjadi cawali Surabaya atau tidak, lanjutnya, dia tidak terlalu peduli. Yang penting baginya adalah maju dulu, hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. (Red)

PETISI RAKYAT INDONESIA TRAGEDI KEMANUSIAN PEMILU 2019

Jakarta,iPers.com – Pemilu 17 April 2019 telah terselenggara dengan aman, namun Penyelenggara Pemilu (KPU) telah ternoda dengan meninggalnya 700 Petugas KPPS yang tidak wajar, serta ditambah lagi peristiwa pasca pengumunan Rekaputulasi Suara oleh KPU tanggal 20 Mei, telah terjadi kerusuhan di tengah tengah aksi damai di depan Bawaslu tanggal 21-22 Mei, ” kerusuhan terjadi telah meminta 9 korban meninggal dunia yang sangat mengenaskan dan ratusan orang masuk rumah sakit”, ujar Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH menyatakan ke media di jakarta (28/5/2019)

Oleh Karena itu ,kami LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) bersama APDI (Aliansi Penggerak Demokrasi Imdonesia) dan IKB-UI (Ikatan Keluarga Besar- Universitas Indonesia), telah membuat Konsensus Bersama untuk menyikapi Tragedi Kemanusiaan ini sebagai berikut:

Konsensus Nasional

Kronologis Peristiwa Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 di Indonesia :

  1. Pemilu 2019 dilaksanakan tanggal 17 April 2019.
  2. Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) diduga tidak luber, jujur dan adil,karena banyak laporan kecurangan dari masyarakat.
  3. Telah terjadi Meninggalnya Petugas Penyelenggara pemilu mencapai 700 orang, sedangkan yang sakit 4.354 orang dalam keadaan tidak wajar.
  4. Korban meninggal kurang lebih 700 orang petugas Pemilu dinyatakan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena faktor kelelahan.
  5. KPU (Komisi Pemilihan Umum) tidak mengumumkan nama nama Korban ke masyarakat sesuai Undang Undang yang berlaku.
  6. KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah lalai dan masuk kategori (Crime Against Humanity) atau Kejahatan Kemanusian.

Maka dari itu, Berdasarkan Undang Undang Dasar 45 dan Pancasila sila ke dua (Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab), Kami PESERTA KONSENSUS NASIONAL bersama 4000 Tokoh Nasional dan elemen masyarakat yang Peduli Kemanusiaan, Menyatakan PETISI RAKYAT untuk Tragedi Kemanusiaan wafatnya 700 Petugas Pemilu 2019 dan Tragedi tewasnya 9 orang Akibat Kerusuhan 21-22 Mei 2019, yang berbunyi :

  1. Kami merasa prihatin dan terpanggil untuk berperan aktif dalam pengungkapan Misteri Korban meninggalnya Petugas Penyelenggara Pemilu 2019.
  2. Kami Mendesak Pemerintah terutama Komnas HAM untuk membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta).
  3. Kami mendesak Pemerintah untuk Mengumunkan Para Korban petugas KPPS ke Publik agar tidak terjadi keresahan dimasyarakat.
  4. Kami menuntut Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu (KPU) untuk bertanggungjawab atas meninggalnya petugas pemilu merupakan pelanggaran HAM Berat,dan diseret ke ranah pidana,apabila terbukti bersalah.
  5. Kami akan melaporkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) atas Tragedi kemanusiaan ke Komnas HAM Indonesia dan Aparat hukum yang terkait.
  6. Telah terjadi Kerusuhan dijakarta pada tanggal 21-22 mei 2019,diduga ada perbuatan anarki dari sekelompok massa ditengah tengah aksi Damai, sehingga terjadi bentrok dengan aparat Polisi yang diduga menggunakan peluru tajam,Korban meninggal 9 orang dan ratusan dirawat di Rumah Sakit.

Sementara itu MER-C memilih melaporkan ke ICC (International Crime Court) atau Mahkamah Pidana Internasional dan ICJ (International Court of Justice) alias Mahkamah Internasional karena dinilai paling bisa menangani kasus seperti ini,ujar Jose Risal

Jose mengatakan kasus serupa dengan kekerasan aparat ini, juga terjadi pada kasus penembakan kapal kemanusiaan Mavi Marmara oleh pihak keamanan Israel. Kasus itu diselesaikan di ICC.

Jose mengatakan, di kerusuhan 21-23 Mei lalu, aparat kepolisian telah melakukan tindakan di luar batas. MER-C mencatat setidaknya ada lima jenis kekerasan yang dilakukan oleh aparat, di antaranya menembaki anak kecil, masuk ke masjid mengejar pendemo, hingga menembak orang yang sudah jatuh.

Jose mengungkapkan, di setingkat Konvensi Jenewa yang mengatur hukum perang saja, menyerang anak kecil dan merusak rumah ibadah adalah sebuah pelanggaran. “Ini dalam perang dihormati, apalagi (dalam kasus) ini cuma (terjadi dalam) demonstrasi,” kata Jose.

Saat ini, Jose mengatakan MER-C telah memiliki sejumlah bukti yang ia dapat langsung dan dari laporan. Mereka memiliki selongsong peluru karet yang diambil dari tubuh korban, hingga butir peluru tajam yang belum digunakan yang ditemukan di lokasi kerusuhan,pungkasnya

Buka Puasa Sekaligus Peresmian Showroom Lampu LED Standart Internasional, Peduli Budaya Betawi

Bukber Sekaligus Peresmian Showroom Lampu LED PT Sinar Mulya Tirtajaya bersama Warga Betawi di Kawasan Duri Kosambi

Cengkareng, iPers.com – PT Sinar Mulya Tirtajaya (PT SMT), selaku produsen di bidang lampu LED telah mengembangkan berbagai inovasi lampu LED dengan standar mutu internasional, sehat dan hemat energi, ada yang unik dalam acara tersebut, diramaikan dengan atraksi, pagelaran palang pintu dan atraksi manusia petasan, masyarakat betawi untuk menjalin tali silahturahmi dengan warga di sekitar showroom yang mayoritas merupakan masyarakat Betawi untuk melestarikan adat budayanya agar tidak punah.

Bukber Sekaligus Peresmian Showroom Lampu LED PT Sinar Mulya Tirtajaya bersama Warga Betawi di Kawasan Duri Kosambi

Peresmian showroom lampu LED berstandart Internasional, dilakukan di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (26/5/2019).

“Lampu LED yang kami produksi ini kami kembangkan di Indonesia agar bisa masuk ke pasar infrastruktur, property, dan sarana prasarana jalan umum dan sebagainya”, kata Dirut PT Sinar Mulya Tirtajaya, Thomas Thio.

Bukber Sekaligus Peresmian Showroom Lampu LED PT Sinar Mulya Tirtajaya bersama Warga Betawi di Kawasan Duri Kosambi

Acara peresmian yang dikemas dalam kegiatan buka puasa bersama tokoh nasional dan tokoh masyarakat Betawi ini sekaligus untuk memperkenalkan jajaran pimpinan perusahaan yang baru yaitu Dewan komisaris Wibisono,SH,MH,Letjen TNI (Purn) Prof.Dr Syarifudin Tippe, Irjen Pol (Purn) Wisnu Amat Sastro dan direktur Marketing Ir.Krisman Simorangkir.

Bukber Sekaligus Peresmian Showroom Lampu LED PT Sinar Mulya Tirtajaya bersama Warga Betawi di Kawasan Duri Kosambi

“Usaha yang kami rintis sejak 5 tahun lalu ini, sekarang sudah memasuki pasaran dan dipergunakan oleh beberapa property nasional seperti Agung podomoro, Blom M Square, PT.Triniti, Rumah Duka Heaven bahkan digunakan pada event Asian Games lalu”, ujar Thomas.

Bukber Sekaligus Peresmian Showroom Lampu LED PT Sinar Mulya Tirtajaya bersama Warga Betawi di Kawasan Duri Kosambi

Selain itu pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan PT.Antaredja Mulia Jaya (AMJ) yang akan membangun Terowongan Terpadu (Jakarta Integrated Tunnel), untuk menjadi pilot project proyek terowongan yang pertama kali di dunia ini.

Bukber Sekaligus Peresmian Showroom Lampu LED PT Sinar Mulya Tirtajaya bersama Warga Betawi di Kawasan Duri Kosambi

Sementara itu, Wibisono selaku komisaris PT.SMT yang sekaligus Komisaris utama PT Antaredja Mulia Jaya (AMJ) menambahkan bahwa kerjasama ini akan terus berlanjut untuk berbagai proyek lainnya, seperti inovasi lampu LED sesuai kebutuhan proyek.

Bukber Sekaligus Peresmian Showroom Lampu LED PT Sinar Mulya Tirtajaya bersama Warga Betawi di Kawasan Duri Kosambi

“Kami melihat potensi market lampu LED di Indonesia sangat besar, seiring dengan pesatnya pembangunan di tanah air”, ucap Wibisono

Bukber Sekaligus Peresmian Showroom Lampu LED PT Sinar Mulya Tirtajaya bersama Warga Betawi di Kawasan Duri Kosambi

Berkaitan dengan hal tersebut, PT SMT, hadir dan meresmikan showroom lampu LED ini yang menampilkan berbagai produk lampu,

“Di sini kami juga menampilkan sarana edukasi lampu LED ke masyarakat, mulai dari lampu menggunakan energi matahari, lampu sehat dan hemat listrik, karena itu dengan adanya showroom ini masyarakat bisa mengetahui dan memperoleh pengetahuan tentang lampu LED ini”, tutup Thomas.

Pendapat dan Pertimbangan Hukum LPKAN Dalam “Tragedi Kemanusian” Tewasnya Petugas KPPS Pemilu 2019

Pendapat dan Pertimbangan Hukum LPKAN Dalam pemilihan umum serentak yang digabung pada tahun 2019 ini, KPU (Komisi Pemilihan Umum) selaku penyelenggara pemilu dalam hal pesta demokrasi ini belum melakukan persiapan yang matang, Dimana KPU tidak mempersiapkan jaminan kesehatan bagi anggota KPPS, KPU tidak memikirkan beban pekerjaan yang bertambah dan tidak adanya aturan yang mengatur tentang sistem kerja para anggota KPPS ini, sehingga mereka bekerja hampir 24 jam dalam beberapa hari, dimana harusnya KPU dapat mempertimbangkan persamaan hak se bagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 77 (2) huruf b jam kerja pekerja maksimal dalam satu hari adalah 8 jam kerja dengan waktu istirahat,atau sekurang-kurangnya setengah jam selama empat jam kerja terus-menerus.

Harusnya hal ini dapat diterapkan guna menjaga kesehatan para anggota KPPS disaat pemilihan umum diselenggarakan secara serentak dan digabung.

Bahwa dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi para petugas, hendaknya pemerintah melalui kementerian kesehatan dapat mendorong KPU untuk bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Untuk memfasilitasi adanya tenaga medis dan tenaga ahli pada peyelenggaraan pemilihan umum mendatang.

LPKAN Menuntut Pemerintah dalam hal ini KPU untuk wajib memberikan Hak maupun Penghargaan ataupun Santunan kepada Para KPPS yang meninggal dan memberikan Pelayanan Kesehatan yang layak bagi KPPS yang sakit, karena diduga telah melakukan Penelantaran atas Pelangggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat.

Bahwa Perlu dilakukan Uji Materiil terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi, mengingat Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Vide Pasal 59 s/d 72) sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan memasukkan hak-hak yang diperoleh oleh PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN termasuk Jaminan Kesehatan dalam Undang Undang Pemilihan Umum.

Serta meminta kepada KPU Pusat untuk terbuka kepada Publik atas meninggalnya KPPS sejumlah 600 orang meninggal dan 3.788 anggota dilaporkan sakit (Vide : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik) dan Pasal 14 “Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia”. (Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

LPKAN mendesak untuk Membentuk tim independen Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang berisikan tenaga ahli medis baik dalam bidang akademis dan professional, untuk menjawab dan menangkal serangan berita yang tidak benar terkait pelaksanaan pemilihan umum.

KESIMPULAN:

LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) telah membuat Petisi dua kali :

1.”Petisi Pemilu Luber,Jurdil”
2.”Petisi Pidanakan KPU”

Apabila Terjadi Kecurangan. Pada saat Petisi Pemilu Luber Jurdil yang lalu, Kita sudah melaporkan ke KPU dan Bawaslu pada bulan Februari 2019,namun sampai saat ini tidak ada respon dan tanggapan dari KPU dan Bawaslu, artinya KPU dan Bawaslu sengaja mengabaikan rekomendasi kami. Dan dalam perjalanannya apa yang kita laporkan dalam Petisi tentang Kecurangan, telah terjadi (terbukti) sekarang.

Sedangkan pada Petisi kedua ini,kita melihat banyak sekali tewasnya petugas KPPS yang sudah mencapai 600 orang ini, bukan suatu kewajaran, Peristiwa ini kita sebut ” Tragedi Kemanusian”, LPKAN berpendapat Ini Pelanggaran HAM karena KPU telah lalai, Maka dari itu LPKAN mendesak Komnas HAM untuk membentuk TGPF (Tim Gabungan Pencari Fakta) yang bertujuan untuk mengungkap tragedi ini.

LPKAN juga mendorong KPU dan Bawaslu untuk bersikap Terbuka dan Netral,agar Para korban di umumkan dipublik, Agar masyarakat mengetahui semua korban sehingga ada kepercayaan dari masyarakat.

Dengan Uraian diatas, Apabila rekomendasi LPKAN ini tetap di abaikan oleh KPU dan Bawaslu, LPKAN akan bersikap : Kejahatan DEMOKRASI Dan KECURANGAN PEMILU 2019, akan kami bawa kepada pengadilan negeri yang berwenang mengadili kasus dan apabila peradilan di indonesia tidak dapat menangani atau menyelsaikan kasus tersebut maka akan kami bawa 3 MAHKAMAH INTERNASIONAL, antara lain :

  1. International Court Of Justice (ICJ) / International Criminal Court
  2. IHRC ( International of Human Right Commission )
  3. International Commision of Jurist (ICJ)

Jakarta,15 Mei 2019

Wibisono,SH,MH
Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) dan Tim Penyusun LKHAI.

Wibisono : Waspada untuk Indonesia, MOU 23 Proyek Bisa Jadi Jebakan China

Jakarta,iPers.com – Indonesia dan China telah menandatangani 23 kesepakatan kerja sama untuk sejumlah proyek di bawah kebijakan pemerintah Cina yang dikenal sebagai One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI), perjanjian telah di lakukan pada tanggal 27 April 2019 di Beijing China.

Pengamat Militer Indonesia dan Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) Wibisono,SH,MH menilai bahwa Paranoia Utang
Penandatanganan MoU proyek-proyek (OBOR/ BRI) masih menghantui kecurigaan akan jebakan utang. Pemerintah Indonesia dan China sendiri berulangkali meyakinkan bahwa proyek-proyek BRI di Indonesia dan secara keseluruhan jauh dari praktek jebakan utang.

Staff Khusus Kemenko Bidang Kemaritiman Atmadji Sumarkidjo, misalnya, mengatakan pada Kamis (25/4) lalu bahwa pemerintah Indonesia, melalui Luhut Binsar Panjitan, sudah menetapkan bahwa hanya akan membuka opsi skema B-to-B dalam proyek-proyek BRI dan menolak penggunaan skema government to government (G-to-G). Sebagai catatan, Luhut Binsar Panjaitan merupakan penanggung jawab investasi China dalam konteks BRI ini.

“Hal ini berdasarkan studi tim mengenai jeratan utang beberapa negara,” kata Atmadji “Dengan demikian, pemerintah Indonesia tidak akan terjebak dengan China’s Debt Trap.” ujarnya.

Lebih lanjut, meski pemerintah Indonesia akan memfasilitasi kemudahan izin dan fasilitas kepada investor asal China, pemerintah Indonesia juga mewajibkan adanya feasibility study dari institusi internasional. Peran pemerintah China dalam hal ini hanya sebatas pembiayaan murah langsung kepada perusahaan asal China yang akan mengerjakan tawaran proyek investasi di Indonesia, ” Namun perlu di cermati dalam konteks kedaulatan NKRI,karena mereka pastinya akan membawa tenaga asingnya untuk membangun proyek proyek tersebut”, ujar wibi

Bagaimana Pandangan Amerika terhadap Proyek OBOR untuk Indonesia?

Mengutip Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut Cina akan membangun instalasi markas militer di menyetujui belahan dunia termasuk di kawasan Asia Tenggara (Indonesia)

Dilansir The Guardian, Jum’at (3/5/2019), pentagon mensinyalir pembangunan markas militer itu sebagai upaya pembangunan proyek infrastruktur global One Belt One Road (OBOR) mereka.

Wibi menambahkan bahwa saat ini negeri tirai bambu itu baru memiliki satu markas di luar negeri, yaitu di Djibouti namun China akan menambahnya di negara lain dalam usahanya menjadi negara adikuasa.

“Inisiatif OBOR China akan membuat mereka membangun lebih banyak markas di luar negeri demi melindungi keamanan proyek mereka,” ulas wibi

Menurut laporan pentagon, China akan membangun markasnya di negara yang memiliki kepentingan strategis dan telah terkait dengan Pakistan, Timur Tengah, Asia Tenggara (Indonesia) serta kawasan barat Pasifik.

Pentagon juga berbicara tentang usaha China yang dapat mencegah peningkatan kewaspadaan negara lain melawan Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA). Pentagon juga mengingatkan akan aktivitas China di kawasan Arktik dengan menerima militer, seperti masuknya kapal induk dan kapal selam, papar Wibi

Kekhawatiran Pentagon terbukti dengan sikap Denmark yang dimulai dengan kepentingan China di Greenland, Dalam proposal itu, Beijing mengadakan konsultasi membangun bandara dan membangun pusat penelitian.

Belum lagi sorotan kiprah China yang mengatur militernya di Laut China Selatan yang menjadi kawasan sengketa internasional dengan negara seperti Filipina.

Washington Post baru-baru ini merilis pemberitaan tentang keberadaan tempat yang menampung pasukan Tiongkok di timur Tajikistan, dekat perpindahan strategis Koridor Wakhan.

Presiden Xi Jinping telah menyetujui untuk membuka “halaman belakang” China yang terletak di bagian timur disertai tenggara Asia.
Ambisi yang melengkapi teknologi tinggi, memperkuat jaringan ekonomi dunia, dan memperkuat proyek militer di darat, laut, udara, bahkan di luar angkasa.

“Pemimpin Tiongkok memanfaatkan kekuatan ekonomi, diplomatik, dan militer yang tengah tumbuh untuk memperoleh keunggulan regional dan menambah kompetensi internasional,”Waspada untuk Indonesia”, pungkas Wibisono