Pemerintah Akan Serap 7 Juta Tenaga Kerja Dengan Menggelontorkan Rp 30 T ke Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan mayoritas penerima bantuan langsung tunai (BLT) dana desa adalah emak-emak atau perempuan kepala keluarga.

Hal itu diungkapkannya usai ratas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa secara virtual, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Dia mengatakan anggaran BLT dana desa sudah tersalurkan sebesar Rp 15,4 triliun.

"Dari penerima BLT desa, yakni 2,47 juta atau hampir 2,5 juta penerima BLT dana desa adalah perempuan kepala keluarga," katanya.

Dia menjelaskan, sebanyak 2,5 juta perempuan kepala keluarga yang menerima BLT dana desa ini juga seluruhnya tercatat pada program bantuan sosial (bansos) pemerintah.

"Yang seharusnya selama ini mereka sudah harus mendapat jaring pengaman sosial tapi belum terdata. Sehingga dapat terdeteksi melalui BLT desa," ungkapnya.

Dia mengungkapkan penerima BLT dana desa mayoritas merupakan para petani dan buruh tani. Kelompok ini bisa mencapai 88% dari total penerima.

"Kemudian 4% nelayan dan buruh nelayan. 2% buruh pabrik. 1% guru, dan 5% pedagang UMKM. Ini gambarkan sebaran sasaran BLT dana desa yang basisnya jelas petani dan buruh tani serta nelayan dan buruh nelayan," ungkapnya.

Total dana desa yang sudah terserap yakni Rp 27,34 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari program BLT dana desa yang sebesar Rp 15,4 triliun dan padat karya tunai desa (PKTD) sebesar Rp 11,9 triliun. Sementara Rp 52 triliun anggaran dana desa dari total anggaran Rp 72 triliun sudah disalurkan ke rekening kas desa (RKDes).

 

Kemiskinan di Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan menekan tingkat kemiskinan hingga nol persen di desa sangat bisa dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah agar tingkat kemiskinan di desa mencapai nol persen adalah melalui program bantuan sosial (bansos).

"Kalau ingin hal itu tercapai, maka satu, tingkat kemiskinan desa harus nol persen. Oh ndak mungkin nol persen, mungkin sekali. Caranya gimana, keluarga miskin penerima bansos harus 100% dapat semua," kata Abdul Halim usai ratas mengenai percepatan peningkatan ekonomi desa secara virtual, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Dia bilang program bansos yang diberikan ke desa harus dipastikan tetap sasaran atau tertuju kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Nah kalau yang berhak menerima bansos menerima, otomatis kan tidak ada kemiskinan. Itu contoh gambarannya," jelasnya.

Abdul Halim mengaku telah melaporkan beberapa program perlindungan sosial yang akan dilaksanakan guna menjaga daya beli masyarakat. Pertama program padat karya tunai desa (PKTD) serta program pembangunan sumber daya manusia (SDM) desa.

Selain itu, dikatakan Abdul Halim para kelompok keluarga miskin di desa juga diharuskan terakses dengan layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, serta hunian layak.

"Itu indikator yang sudah kami siapkan dan perlu dipahami perangkat desa serta seluruh masyarakat dalam upaya mencapai desa tanpa kemiskinan dan kelaparan," ungkapnya.

Berita Terkait