SURABAYA, IPers - Menyoroti kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai semakin rentan terhadap perpecahan akibat polarisasi politik dan tarik-menarik kepentingan jangka pendek. Ia mengingatkan bahwa tanpa penguatan institusi dan kedewasaan elite, demokrasi dapat bergeser menjadi sumber instabilitas nasional.
Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di panggung politik, Ridwan Hisjam melihat bahwa dinamika demokrasi saat ini tidak lagi sekadar diwarnai perbedaan pandangan, tetapi telah memasuki fase fragmentasi yang berpotensi menggerus kohesi sosial. Menurutnya, situasi ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah dalam praktik demokrasi.
“Jika demokrasi tidak dikendalikan dengan baik, maka yang muncul bukanlah kebebasan yang sehat, melainkan konflik yang berkepanjangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa esensi demokrasi bukan terletak pada dominasi mayoritas, melainkan pada kemampuannya melindungi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas yang kerap terpinggirkan dalam kontestasi politik. Dalam konteks ini, negara dan institusi demokrasi dituntut hadir sebagai penyeimbang yang aktif, bukan sekadar penonton.
Ridwan Hisjam juga mengkritisi praktik komunikasi politik yang cenderung provokatif dan sarat kepentingan jangka pendek. Menurutnya, retorika yang memecah belah justru memperdalam jurang perbedaan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.
Sebagai solusi, ia mengusung pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan dialog dan inklusivitas, yang ia sebut sebagai filosofi “beringin yang teduh”. Pendekatan ini menempatkan institusi politik sebagai ruang perlindungan bagi seluruh aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai jembatan yang menghubungkan perbedaan.
Dalam pandangannya, penguatan ideologi Pancasila menjadi kunci untuk meredam polarisasi dan mengembalikan arah demokrasi ke jalur yang konstruktif. Tanpa itu, ia menilai ambisi menuju Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai.
“Pancasila harus menjadi titik temu yang nyata, bukan sekadar simbol, agar demokrasi tidak kehilangan arah,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya regenerasi kepemimpinan yang tidak hanya unggul secara teknokratis, tetapi juga matang secara emosional dan ideologis. Generasi muda, menurutnya, harus dibekali etika politik yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.
Di akhir pernyataannya, Ridwan Hisjam mengingatkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan semua pihak dalam menahan diri dan mengelola perbedaan secara dewasa.
“Jika demokrasi terus dijadikan alat pertarungan sempit, maka yang terancam bukan hanya stabilitas, tetapi juga keutuhan bangsa,” pungkasnya. (red)
Editor : redaksi